RSS

Jerat Pembangunan Ekonomi Insklusif IMF

16 Feb

Coretan Mantan Staf (ODOP-32)

Oleh : Emma Lucya Fitrianty, S.Si*

Kondisi Perempuan Dunia Saat Ini

Kondisi perempuan dunia saat ini masih jauh dari sejahtera. Di bidang ekonomi, kaum perempuan masih mengalami kemiskinan. Dari 75 negara di dunia, perempuan hidup dalam kemiskinan hampir di 41 negara di dunia (MDGs, 2015). Kondisi buruk ini juga terjadi pada Indonesia, bahkan jauhnya rakyat dari kesejahteraan juga menjadi fenomena jamak yang menimpa perempuan Indonesia. Betapa tidak, meski Allah menganugerahkan SDA berlimpah, saat ini masih terdapat puluhan juta perempuan Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih dari 3 juta perempuan menjadi buruh migran meninggalkan anak dan keluarganya akibat kemiskinan, dan jumlahnya bertambah ribuan setiap tahunnya meski banyak kasus-kasus perkosaan dan kekerasan tidak manusiawi menimpa (migrantcare.net, 18/9).

Data 10 terakhir menunjukkan bahwa penerapan sistem kapitalisme-neoliberal oleh negara-negara adidaya justru mengglobalkan kemiskinan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan target berbagai deklarasi internasional semisal Millenium Development Goals (MDGs) / Sustainable Development Goals (SDGs) dan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) yang digembar-gemborkan negara-negara adidaya melalui badan dunia PBB untuk mengentaskan kemiskinan dunia, termasuk kemiskinan dan peningkatan status perempuan.

Suasana materialistik dan konsumtif yang dipelihara oleh sistem kapitalisme juga telah mengantarkan perbudakan perempuan pada barang dan jasa, serta dorongan bekerja adalah untuk mengakses produk-produk tersebut. Ditambah perbudakan perempuan dalam ranah produksi dan distribusi produk-produk ini (barang dan jasa) di berbagai belahan dunia. Saat ini para perempuan dipaksa bekerja di ruang publik oleh sistem yang ada karena minimnya peluang kerja bagi laki-laki. Muncullah istilah Perempuan Kepala Keluarga. Sungguh ironis!

Pembangunan Ekonomi Inklusif ala IMF Ranjau bagi Perempuan

            Maksud dari pembangunan ekonomi yang inklusif adalah pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat dan dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Di Indonesia, hal ini juga telah tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde saat konferensi internasional bertajuk Future of Asia’s Finance: Financing For Development 2015 di Jakarta (2/9/2015) menekankan pentingnya pendekatan kebijakan ekonomi inklusif untuk memastikan pembangunan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya oleh segelintir orang saja (antaranews.com, 2/9). Hal ini sejalan dengan poin 8 dari Sustainable Development Goals (SDGs) milik PBB yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.

Lagarde mengakui Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam hal sumber daya manusia. Menilik soal perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia masih rendah. Dengan jumlah 50 persen dari total penduduk Indonesia, angka partisipasi angkatan kerja perempuan hanya dua pertiga dari pria dan hampir 40 persen perempuan usia muda (15-24 tahun) berpendidikan rendah atau tidak bekerja. Lagarde menyarankan Indonesia untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan yang saat ini hanya 50 persen menjadi 64 persen pada 2030 mendatang, akan ada tambahan 20 juta pekerja terampil bagi Indonesia. Menurutnya, ini adalah salah satu sumber perubahan untuk pertumbuhan yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia.

Apakah dengan semakin banyaknya perempuan bekerja dan terjun langsung di bidang produksi/distribusi maka kondisi perekonomian Indonesia akan lebih baik? Bukankah Menteri Keuangan di Indonesia juga pernah dijabat oleh perempuan, bahkan Presidennya juga pernah dijabat oleh seorang perempuan? Porsi Menteri perempuan Kabinet Kerja Jokowi juga besar. Bagaimana nasib perempuan Indonesia dengan hal itu? Saat hampir kendali-kendali strategis di bidang ekonomi saat itu berada di tangan para Srikandi, apakah nasib perempuan Indonesia semakin baik? Ternyata kondisi ekonomi tidak membaik, bahkan rasio rupiah terhadap dolar AS tembus angka Rp 14.000,- per USD.

Yang terjadi, begitu banyak kaum perempuan saat ini terjebak dalam pekerjaan yang eksploitatif. Ideologi kapitalis memandang dan memperlakukan perempuan sebagai komoditas dan mesin pencetak uang. Para perempuan diperbudak. Adanya kasus para TKW yang dieksploitasi atau bahkan diperkosa, sweat shops (toko atau perusahaan yang mempekerjakan perempuan dengan jam kerja sangat lama namun dengan upah rendah dan kurangnya jaminan kesehatan), perempuan buruh pabrik, perdagangan perempuan (trafficking) cukup menjadi bukti adanya perbudakan sistem kapitalisme. Tubuh perempuan menjadi aset berharga untuk ‘dijual’ melalui iklan-iklan bernilai ekonomis.

Konsekuensi dari segala bentuk eksploitasi ini sangat berdampak terhadap kehidupan perempuan, anak-anak, keluarga dan masyarakat. Perempuan tak berdaya, anak-anak terlantar dan kurang kasih sayang karena ibu mereka harus bekerja fulltime di luar rumah, ayah sebagai kepala keluarga susah mencari lapangan pekerjaan karena distribusi sumber daya oleh para kapitalis, hingga akhirnya tatanan keluarga bisa menjadi berantakan karena uang menjadi tujuan utama. Jadi, saran IMF yang nampaknya indah dengan meng-inklusif-kan pembangunan ekonomi tersebut sejatinya akan semakin mengokohkan dominasi IMF atas Indonesia. Karena pada saat yang sama, Indonesia menambah hutangnya kepada IMF. Semakin banyak sektor yang disasar dalam megaproyek Pembangunan Ekonomi Inklusif, maka semakin membengkaklah hutang plus bunga yang menjadi tanggungan rakyat Indonesia setiap tahunnya kepada IMF. Ini adalah jebakan asing untuk Indonesia agar pemerintah tidak bisa berkutik mengikuti semua saran IMF. Jika pun kemudian para perempuan ‘latah’ mengikuti saran IMF tersebut, maka Pembangunan Ekonomi Inklusif nyata-nyata menjadi ‘ranjau’ bagi perempuan.

 

Kegagalan Kapitalisme Melindungi Perempuan

Kebijakan pasar bebas yang menjadi senjata andalan sistem kapitalisme yang diterapkan sejak pertemuan Bretton Woods 1944 dan terus dikukuhkan hingga sekarang melalui berbagai perjanjian internasional, nyatanya telah menjadi alat imperialisme baru negara-negara kapitalis. Ironisnya negara-negara inilah yang justru menjadi penggagas dan motor program-program PBB terkait perempuan dan upaya pengentasan kemiskinan dunia ala SDGs. Hasilnya, kekayaan negara-negara dunia ketiga dikuras habis dan kedaulatan mereka dirampas, hingga milyaran rakyatnya, baik laki-laki maupun perempuan, hidup di bawah garis kemiskinan dan di saat sama, mereka berhasil membuat 54% pendapatan dunia justru masuk ke hanya 10% kantung orang-orang terkaya di negara-negara mereka.

Begitupun, jebakan krisis ekonomi yang ‘dikelola’ AS dan resep debt swap/jebakan utang yang mematikan ala IMF juga telah memaksa negara-negara lemah korban krisis itu menanggung beban utang ribawi yang luar biasa besar. Sementara di saat yang sama, sumber-sumber alam dan berbagai aset strategis yang mereka miliki harus rela dikuasai kapitalis asing akibat resep IMF yang mewajibkan pasiennya melakukan program-program anti rakyat semacam privatisasi, pencabutan subsidi, deregulasi dan liberalisasi. Ironisnya, pendonor lembaga rentenir IMF juga adalah negara-negara kapitalis yang menggagas dan menjadi motor program-program PBB semacam SDGs dan pengarusutamaan ide KKG.

Untuk kasus Indonesia, kebijakan ekonomi kapitalistik yang pro neoliberalisme dan disetir kepentingan asing semacam IMF pun jelas tidak bisa diharapkan akan mampu mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan yang digembar-gemborkan PBB melalui program pengarusutamaan KKG dan proyek SDGs.

Bagaimana bisa, kesejahteraan rakyat ditingkatkan dan karenanya kemiskinan –termasuk yang menimpa kaum perempuan– dihapuskan jika sumber pendapatan negara hanya mengandalkan pajak dari rakyat dan hutang luar negeri sementara kekayaan yang melimpah ruah habis dihadiahkan kepada asing melalui berbagai perjanjian yang dilegalisasi undang-undang? Jika demikian halnya, memberantas kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan laki-laki dan perempuan dengan berbagai deklarasi, termasuk melalui program-program KKG dan SDGs, memang cuma mimpi.

*) Penulis Buku-buku Islami

 
Leave a comment

Posted by on February 16, 2016 in chickenSoup

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: